PMII KOTA PALOPO

Penulis : Arya Gandi Abdillah Hari-hari ini menafsirkan tujuan negara demokrasi dan keadilan sangatlah sulit dan membingungkan, apalagi di saat banyak fenomena kontoversi yang terjadi di setiap masyarakat lewat kebijakan yang bersifat dari atas ke bawah (top down) malah menjauhkan negara dari keadilan.  Ada banyak prespektif tokoh dalam memandang tujuan negara, seperti bapak hukum internasional, Hugo Gratius yang berkebangsaan Belanda memandang Negara di bentuk untuk bertujuan menjamin kebebasan individu sebab negara di bangun atas perjanjian dan dari perjanjian tersebut di sebabkan oleh rasio individu manusia, peradaban baru manusia bukan disebabkan transformasi dari negara akan tetapi oleh keberadaan manusia perindividu itu sendiri. Serta negara juga bertujuan untuk mencapai keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Belum lagi pemikir yang lain seperti Jhon luck memandang negara bertujuan untuk mencapai kebaikan umat manusia, dari kebaikan tersebut menjamin hak kodrati serta bertuju...

Ditulis Oleh : Muh. Rafly Setiawan https://covesia.com "Sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat bagi sesamanya dan menjadi khalifah ( penyeimbang ) di muka bumi" Fenomena orientasi seksual yang menyimpang ini mulai dibela di dekade 1960-an di Amerika Serikat sebagai bentuk pembebasan hak individual dan kelangsungan hidup bagi yang mempunyai kecenderungan homoseksual. Hingga dibuatkan aturan lewat jalur konstitusional di Amerika Serikat untuk diakui eksistensi kaum LGBT ini dan negara berhak memberikan kebutuhan, perlindungan, dan menjamin kelangsungan hidupnya sebagai warga negara. Hal ini kemudian menjadi embrio di Indonesia soal keberadaan kaum LGBT ini harus diakui di Negara. Akan tetapi, merujuk pada konstitusi secara hierarkis perundang-undangan bahwa perihal ini tidak disahkan untuk diterapkan dalam negara Indonesia. Karena dipastikan bahwa jika penerapan ini berlaku orientasi seksual bagi setiap generasi kedepan akan mengalami kemunduran seksualitas. Nah ideology...

Reformasi telah mencapai usianya yang ke 21 tahun, tepat pada tanggal 21 Mei 2019. Pembacaan surat terbuka dan resmi di deklarasikan oleh Soeharto di tahun 1998 mengundurkan diri sebagai Presiden Republik Indonesia setelah tiga puluh dua tahun lamamnya menjadi kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Gelora kebahagian dan kesedihan menggema di langit indonesia pasca beliau membaca surat keputusan tersebut, namun seiring telah runtuhnya tirani orde baru hingga beberapa kali pergantian kepala pemerintahan indonesia, tetap tidak menuai substansi dari reformasi itu sendiri. Kendati demikian, atmosfer reformasi kian redup di karenakan agenda reformasi hanya dalam dunia fantasi saja (Utopis). Maraknya pengulangan sejarah yang telah kita dapati seperti korupsi dan kejahatan hak asasi manusia (HAM) masih terjadi secara signifikan, sektor pendidikan masih belum mencapai taraf standarisasi dari pendidikan itu sendiri serta kejahatan agraris (sengketa lahan) masih merajalela sehi...